Akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian manfaat yang adil dan seimbang bagi pihak yang menyediakannya.
Access and Benefit Sharing (ABS) adalah prinsip bahwa siapa pun yang mengakses sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional yang menyertainya, wajib memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal (Prior Informed Consent, PIC) dari penyedianya dan menyepakati pembagian manfaat (Mutually Agreed Terms, MAT). Manfaat dapat berupa uang maupun non-uang: pelatihan, alih teknologi, akses hasil riset, atau pengakuan asal.
Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya melalui UU No. 11 Tahun 2013. Untuk SDG tanaman pangan dan pakan yang termasuk Annex I ITPGRFA (UU No. 4 Tahun 2006), pertukaran dilakukan dengan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) melalui sistem multilateral.
Melalui kegiatan ini, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pertanian menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai kebijakan perlindungan SDG pertanian, potensi pembiayaan, serta penerapan mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) dalam pengelolaan sumber daya genetik pertanian.
Kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan Swakelola Tipe II Kegiatan Harmonisasi dan Penerapan Prosedur Access and Benefit Sharing (ABS) dalam Proyek Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia (CDCSUI) Tahun Anggaran 2026.
FPIC ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan proyek yang akan dijalankan di wilayah tersebut telah mendapatkan persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat setempat setelah mereka mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan.
Tujuan diadakannya acara ini antara lain untuk memahami persepsi dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan terkait konservasi dan pemanfaatan SDG serta ABS, serta meningkatkan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan dalam upaya konservasi dan pemanfaatan SDG.
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sosialisasikan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) kepada sejumlah direktorat jenderal lingkup Kementarian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Komisi Daerah…